WEB PTK

Surat Edaran Menpan RB tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS tertanggal 8 Juni tahun 2018 Nomor B/26/M.SM.03.03/2018 sebagai tindak lanjut dari surat edaran sebelumnyaa yaitu Nomor B/2810/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016. Surat edaran ini ditujukan bagi seluruh pejabat kepegawaian pusan dan daerah di seluruh Indonesia.

Berikut isi kutipan Surat Edaran Menpan RB tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Menindaklanjuti surat kami sebelumnya yaitu surat Menteri PANRB No. B/28 1O/M.PAN-RB/08/20 16 tanggal 15 Agustus 20 16 perihal: Penilaian Prestasi Kerja PNS, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan data dan informasi yang kami terima dan Badan Kepegawaian Negara masih terdapat instansi pemerintah yang belum menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian prestasi kerja PNS. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1 . Penilaian prestasi kerja PNS adalah merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 20 1 1 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
2. Penilaian prestasi kerja dilakukan akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya;
3. Badan Kepegawaian Negara telah mengembangkan Pelaporan Penilaian Kinerja PNS berbasis elektronik (aplikasi e-Lapkin) untuk memudahkan instansi dalam melaporkan penilaian prestasi kerja/kinerja dengan mengakses alamat http://elapkin-asn.bkn.go.id dan setiap Instansi diberikan 1 (satu) user ID dan password.
4. Data laporan Penilaian Prestasi Kerja/kinerja PNS yang dimasukkan ke dalam aplikasi dapat diunduh dan aplikasi e-Lapkin. Instansi dapat mengunduh buku panduan tatacara input data laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan aplikasi e- Lapkin.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah melaporkan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja paling lama akhir Maret tahun berikutnya.
6 . Khusus pelaporan hasil penilaian prestasi kerja PNS periode tahun 2016 dan periode tahun 2017 disampaikan kepada Badan Kepegawaian paling lambat akhir Juli Tahun 2018.
7. Kepala Badan Kepegawajan Negara menyampaikan laporan hasil evaluasi penilaian prestasi kerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasj Birokrasj pada setiap akhir bulan pada tahun berjalan.
8. Untuk menjarnin kelancaran input data Laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan masingmasing instansi, maka pelaporan dilaksanakan dengan tertib sesuai jadwal yang telab ditentukan.
9. Informasi hasil penilaian prestasi kerja PNS alcan digunakan sebagat salait satu acuan dalain pelaksanaan manajemen PNS mulai dan Rekrutmen PNS sampai dengan Pemberhenflan PNS.
10. Pejabat Pembina Kepegawaj memberikan hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 6 PP No. 46 Tahun 201 1 bagi PNS yang tidak menyusun SKP dan Pasad 19 PP yang sama bagi Pejabat Penilai yang tidak melakukan penilaian prestasi kerja.
11. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 10 adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemenintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Untuk informasi selengkapnya silahkan donlown Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.03.03/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Penilaian Prestasi Kerja PNS DISINI

Demikianlah informasi tentang Surat Edaran Menpan RB tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, semoga bermanfaat bagi Bapak/Ibu guru dan seluruh pembaca semua. Kunjungi terus WEB PTK untuk informasi terbaru seputar Pendidikan dan Kepegawaian laiinnya.

Surat Edaran Menpan, PNS Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian Diberi Sanksi - Menpan RB melalui surat edaran nomor137 tahun 2018, akan memberi sanksi setiap PNS/ASN penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berikut kutipan surat edaran Menpan RB nomor137 tahun 2018:

Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan Iingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.


Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjunjung tiriggi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Penlaku ASN, serta pembinaart profesi ASN, bagi Pegawai ASN dalam penyebarluasan inforrnasi melalui media sosial agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu merijaga reputasi dan integritas ASN;
3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi din sendiri atau untuk orang lain;
5, Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, seria diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Memastikan bahwa inforrnasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya. dan tidak mengandung unsur kebohongan;
7. Tidak membuat dan menyebarkan beiita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, teronisme, dan pornografi melalui media sosial atau media Iainnya;
8. Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan!atau kelompok masyarakat tertenttj berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolorigan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama balk, pemerasan danlatau perigancaman;

Informasi selengkapnya silahkan DOWNLOAD DISINI

Sekian informasi tentang Surat Edaran Menpan, PNS Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian Diberi Sanksi, jangan lupa LIKE/SHARE jika informasi bermanfaat bagi para pembaca semua. 

Juknis dan Syarat Calon Kepala Sekolah TK. SD, SMP, SMA, Sederajat 2018 - Kepala Sekolah adalah Guru yang mendapat tugas untuk mengelola dan memimpin pada satuan pendidikan baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan Sederajat. Untuk menjadi seorang Kepala Sekolah pada satuan pendidikan tersebut dibutuhkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh seorang guru baik memenuhi syarat administratif, tes akademik, dan lainnya.

Adapun tugas pokok Kepala Sekolah saat ini antara lain tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan, jadi sudah tidak lagi mendapat tugas untuk mengajar sebagai guru. Tugas poko tersebut bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidik.


Berdasarkan Permendibud Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, berikut syarat calon Kepala Sekolah.

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH :

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
b. memiliki sertifikat pendidik;
c. bagi Guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
d. pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
e. memilikihasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana ; dan
j. berusia paling tinggi 56 (limapuluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah

Infomasi selengkapnya silahkan DOWNLOAD DISINI

Sekian informasi tentang Juknis dan Syarat Calon Kepala Sekolah TK. SD, SMP, SMA, Sederajat 2018, silahkan LIKE/SHARE jika informasi ini bermanfaat bagi Bapak/Ibu Guru atau pembaca semua.

Informasi Seleksi Calon Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2017 - Pendaftaran Calon Atase Pendidikan dan Kebudayaan 2017 telah dibuka khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat mendukung kerjasama luar negeri khususnya di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagi yang memenuhi persyaratan dan lulus selekesi Atase Pendidikan dan Kebudayaan tersebut akan ditempatkan pada masing-masing kantor perwakilan RI yang di tuju.


A. PERSYARATAN
1. Persyaratan umum
a) brstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, PNS yang pernah dipekerjakan sebagai Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) serta Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
b) pendidikan minimal magister dari program studi yang terakreditasi BAN-PT;
c) pangkat serendah-rendahnya Pembina, golongan ruang IV/a;
d) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan atau psikolog/psikiater;
e) sedang/pernah berkedudukan sebagai pejabat minimal pengawas/eselon IV/a paling singkat 1  tahun, atau pejabat fungsional tertentu minimal jenjang madya, atau bagi dosen minimal jenjang lektor;
f) memiliki kedudukan tentang visi, misi, dan rencana strategis pendidikan dan kebudayaan;
g) diutamakan memiliki pengalaman di bidag kerjasama dan pengelolaan administrasi keuangan;
h) usia belum 54 tahun 0 bulan pada saat mendaftar;
i) setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 tahun terakhir bernilai baik;
j) Aktif berbahasa Inggris lisan dan tulis yang ditunjukkan dengan skor TOEFL internasional/institusional: 550 atau IELTAS: 6,5 yang masih aktif 2 tahun terakhir, kecuali bagi yang pernah mengikuti pendidikan gelar (degree) di negara berbahasa Inggris atau sesuai dengan negara yang dilamar;
k) mampu mengoperasikan sarana teknologi informasi khususnya office application (aplikasi perkantoran); dan
l) memiliki kemampuan diploamasi dan komunikasi yang baik;

2. Persyaratan khusus
a) memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang negara, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, dan sosial budaya negara akreditasi (negara tempat bertugas);
b) memiliki pemahaman tentang visi, misi, dan program kerja Kantor Perwakilan RI di luar negeri termasuk yang menjadi tugas pokoknya di bidang kerjasama pendidikan dan kebudayaan;
c) aktif berbahasa:
1) Arab bagi calon Atdikbud pada kantor Perwakilan RI di Riyadh;
2) Mandari bagi calon Atdikbud pada kantor Perwakilan RI di Beijing;
3) Perancis bagi calon Atdikbud pada kantor Perwakilan RI di Paris;
4) Belanda bagi calon Atdikbud pada kantor Perwakilan RI di Den Haag.

Berkas lamaran disampaikan langsung paling lambat pada hari jum'at 19 Mei 2017 jam 16.00 WIB.

Info lengkap download:
Pengumuman Seleksi Atdikbud 2017

Sekian informasi tentang "Informasi Seleksi Calon Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2017", silahkan LIKE/SHARE/FOLLOW atau bagikan informasi ini jika bermanfaat bagi para pembaca semua.

Berikut ini informasi terbaru terkait penggunaan lambang pada lencana Korpri tahun 2016 yang wajib dipakai oleh seluruh anggota Korpri di seluruh Indonesia.

Penggunaan logo resmi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mulai dipakai sejak Korpri didirikan pada 29-11-1971 berdasarkan pada Kepres No. 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia.

Sehubungan dengan saat ini banyak beredar pemakaian lencana Korpri yang mengatasnamakan Korps ASN RI, yang menyerupai logo atau lambang resmi lencana Korpri maka berdasarkan surat edaran no.SE-02/KU/V/2016 tentang Penegasan Atribut KORPRI menyatakan bahwa lencana Korpri tidak mengalami perubahan sebagaimana seperti yang terdapat pada gambar di logo resmi Korpri.

Lencana Korpri 2016 Tidak Berubah

Berdasarkan surat edaran tersebut, maka para pegawai ASN RI yang merasa menggunakan lencana yang tidak sesuai atau menyerupai lambang korpri yang mengatas namakan Korps ASN RI untuk segera menggantinya sesuai dengan logo resmi seperti yang tertera pada edararan tersebut.

Donwload surat edaran DISINI

Semoga Korps Pegawai Republik Indonesia kedepan semakin jaya untuk mendukung segala program Pemerintah demi Indonesia yang lebih maju.

Sekian informasi tentang Lencana Korpri tahun 2016 tidak berubah, semoga bermanfaat dan simak informasi kami lainnya.

Ada informasi terbaru bagi para guru yang ingin menimba pengalaman untuk mengajar diluar negeri, yaitu melalui Seleksi Penerimaan Guru Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2016 yang telah diumumkan resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pengumuman nomor: 20905/A1.4/LN/2016.


Dalam seleksi penerimaan guru indonesia di luar negeri ini, para peserta yang lulus nantinya akan ditempatkan di beberapa negara seperti Cairo, Riyadh, Singapura, Bangkok, Moscow, Den Haag, dan Yangon dengan formasi jumlah tertentu baik untuk guru yang berstatus PNS maupun Non PNS.

Pendaftaran dibuka sejak seleksi ini diumukan yaitu 25 April s/d 9 Mei 2016 yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran yang dilakukan secara online melalui http://goo.gl/forms/cYTmlKxQYk

Adapun hasil pengumuman yang dinyatakan lulus nantinya akan diumumkan secara resmi welalui website Kemdikbud RI sesuai jadwal yang ditentukan setelah para peserta melalui proses seleksi sesuai jadwal yang ditentukan.

Informasi selengkapnya, silahkan download pengumuman seleksi melalui tautan berikut :

Download Pengumuman Seleksi Penerimaan Guru di Luar Negeri

Bagi yang berminat silahkan daftar, dan pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiiknya, Semoga berhasil.

Proses pendataan PUPNS saat ini masih terus berlangsung, tidak sedikit kendala yang muncul saat entri data mulai dari error 500 saat hendak proses cetak tiket,  data satmingkal sekolah induk tidak ditemukan, dan sebagainya. Adapun penyebab dari tidak ditemukannya data PNS sesuai petunjuk yang terdapat dalam juknis PUPNS 2015 bisa disebabkan karena ridak ikut dalam pendataan PUPNS 2003, ada dalam DB pensiun, beda instansi, maun kesalahan NIP.


Terkait data sekolah induk/ satmingkal yang tidak ditemukan pada list saat mengisi data guru, berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya :

1. Silahkan lakukan pengaduan via aplikasi PUPNS 2015, pengaduan ini dengan mudah dapat dilakukan saat mengisi data Sekolah Induk yang tertera tepat pada samping kolom. Silahkan klik kotak pengaduan dan isi Nama Sekolah yang tidak tertera dalam list (Autocomplete) selanjutnya klik tombol 'Kirim'.
2. Setelah lebih dari 1x24 jam data sekolah juga belum ditemukan, silahkan hubungi verifikator level 1 SKPD. Untuk guru verifikatornya bisanya ditangani oleh UPTD Pendidikan.
3. Jika masih belum mebuahkan hasil lanjutkan pengaduan ke verifikator 2 BKD Kota atau Kabupaten setempat.

Pada Admin verifikator 1 dan 2 data sekolah dapat ditambahkan di menu 'Entry data' pada aplikasi PUPNS admin dan biasanya setelah melakukan ketiga tahapan diatas, masalah data sekolah induk/ Satmingkal sudah dapat teratasi dengan baik.

Sekian informasi tentang Data Sekolah Induk (SATMINGKAL) Tidak Ditemukan pada Aplikasi PUPNS 2015, semoga bermanfaat.

Sertifikasi merupakan salah satu program pemerintah guna meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, guru yang telah bersertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP) oleh pemerintah. Namun untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidik tersebut ada beberapa persyaratan lain yang harus terpenuhi selain persyaratan harus memiliki sertifikat pendidik.
Didalam PP nomor 74 tahun 2008 dijelaskan bahwa beban kerja guru paling sedikit harus memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu pada satu atau lebih satuan lembaga pendidikan yang memiliki ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah.


Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1 tentang adanya perbandingan rasio siswa atau peserta didik dalam satu kelasnya. Suatu misal guru SD/ sederajat memiliki penbandingan rasio 20:1 yang artinya satu guru SD harus mengajar minimal 20 orang siswa dalam satu kelas.
Memasuki tahun pelajaran baru tahun pelajaran 2014-2015 ini, guru-guru yang telah bersertifikat pendidik kembali ramai membicarakan mengenai perbandingan rasio siswa ini, karena pada tahun pelajaran sebelumnya aturan tersebut masih belum diberlakukan oleh pemerintah. Perbandingan rasio ini juga cukup menjadi perhatian khususnya bagi guru yang memiliki jumlah siswa sedikit, khusunya disekolah pinggiran dan sekolah-sekolah terpencil pedesaan.
Berdasarkan pada aplikasi pendaatan yang dirilis oleh kemdikbud yaitu aplikasi Dapodikdas dan Dapodikmen yang dijadikan dasar untuk mencairkan dana TPP sertifikasi guru, ditahun pelajaran yang lalu TP 2013-2015 aturan rasio tersebut masih belum ada kecuali minimal beban kerja mengajar guru yang harus 24 jam per minggunya.
Untuk mendownload PP No.74 Th.2008 silahkan klik DISINI

Sekian tentang Sertifikasi Guru Harus Mengajar Minimal 20 Siswa, semoga bermanfaat.

Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang tidak diperbolehkan untuk seenaknya dalam menjalankan tugas rutin kepegawaian. Segala aturan yang dibuat oleh pemerintah harus benar-benar dijalankan demi tertib dan tegaknya disiplin didalam kinerja PNS di pemerintahan.
Menjelang memasuki bulan puasa ramadhan tahun 2014, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang jumlah jam kerja PNS selama puasa ramadhan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran nomor B2494/M.PAN-RB/6/2014 yang di keluarkan oleh MENPAN-RB pada tanggal 12 Juni 2014.


Menurut isi dari surat edaran tersebut, implementasi jam kerja PNS selama bulan ramadhan tetap mengacu pada situasi dan kondisi di daerah setempat yang diatur oleh kebijakan pimpinan/kepala instansi serta kebijakan pemerintah daerah.
Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan dan menjaga kualitas pelaksanaan puasa ramadhan.
Sekian informasi tentang aturan Jam Kerja PNS selama Puasa Ramdhan 2014, semoga bermanfaat.

Dana tunjangan sertifikasi guru sudah cair di tahun 2014 ini, namun ada sebagian guru yang telah bersertifikast pendidik hingga saat ini tunjangan sertifikasi belum juga cair. Beberapa penyebab yang banyak ditemui dilapangan cukup beragam mulai dari data dapodinkya belum valid hingga SKTP terkait pencairan data sertifikasi belum juga terbit.
Memang untuk dapat mencairkan aneka tunjangan guru diperlukan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi khususnya terkait pencairan tunjangan sertifikasi guru. Data dapodik valid memang menjadi tolak ukur bagi P2TK guna mengeluarkan SKTP, namun ada beberapa kehulan dari beberapa guru dan operator sekolah yang merasa data dapodiknya sudah valid namun hingga saat ini SKTP guru belum juga keluar sehingga pencairan tunjangan sertifikasinyapun ikut terhambat.
Terkait masih banyaknya rekan-rekan guru PNS maupun Non PNS (GTY) yang belum cair tunjangan sertifikasinya tersebut membuat kami menulis informasi ini dan semoga bisa memberikan informasi yang jelas bagi rekan-rekan semua.
Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh BPSDMP nomor: 13047/J/LL/2014 tentang penetapan calon peserta sertifikasi guru dan peserta sertifikasi kedua tahun 2014, peserta sertifikasi guru kedua adalah sebagai berikut:

1. Mutasi guru yang berdasarkan atas peraturan bersama 5 menteri
2. Mutasi guru yang disebabkan (implikasi) kurikulum 2013
3. Mengajar mata pelajaran yang tidak linier dengan mapel yang ada di sertifikat pendidik

Pada surat edaran yang dikeluarkan oleh BPSDMP tersebut telah dijelaskan secara jelas tentang kriteria-kriteria yang menyebabkan mapel sertifikasi tidak linier. Misalnya pada seorang guru penjaskes akan dinyatakan linier jika mapel yang ada disertifikat pendidiknya adalah penjaskes, jika tidak maka secara otomatis dianggap tidak linier.


Untuk informasi selengkapnya terkait ujian sertifikasi kedua tersebut, silahkan bisa ditanyakan langsung melalui dinas pendidikan setempat.
Surat edaran BPSDMP nomor: 13047/J/LL/2014 bisa didownload melalui link di bawah ini:

• Download Surat BPSDMP No 13047/J/LL/2014

Sekian dan semoga bermanfaat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyediakan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengetahui status kepegawaiannya. Layanan ini sangat berguna sekali untuk mengetahui kebenaran data PNS yang dimiliki karena bukanlah tidak mungkin jika data yang anda miliki tidak terdapat kesalahan jika belum mengeceknya sendiri di database BKN tersebut.

Cara Cek Data PNS BKN :

1. Langsung saja menuju laman resmi cek data pegawai yang ada di situs BKN ke http://www.bkn.go.id
2. Silahkan menuju ke kotak pencarian Profil PNS yang berada di sidebar kanan halaman situs
3. Selanjutnya silahkan anda masukkan nomer NIP 18 digit (tanpa spasi) yang akan di cek datanya, selanjutnya klik pada tombol Tampilkan
   
   
   
4. Jika NIP yang anda masukkan benar maka selanjutnya akan tampil data rinci pegawai bersangkutan seperti berikut
   
   
   
5. Silahkan catat atau print data tersebut dan jika terdapat data yang salah segera hubungi kantor BKD setempat untuk pengajuan perbaikan data dengan membawa dokumen pendukung

CATATAN :
Jika halaman situs pada link diatas tidak berfungsi, kemungkinan masih dalam perbaikan atau server sedang down. Silahkan ulangi langkah daiatas di waktu lainnya.

Khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan usulan kenaikan pangkat golongan ke IVc (Pembina Utama Muda) ke atas, kini memiliki fasilitas khusus untuk melakukan pengecekan status kenaikan pangkatnya tersebut. Fasilitas layanan pengecekan status pengusulan kenaikan pangkat golongan IVc ini tersedia melalui situs Sekretariat Kabinet Indonesia, tidak hanya status pengusulan pangkat saja yang bisa diketahui namun juga untuk mengetahui status pengusulan pensiun golongan IVc. Memang berbeda dengan kenaikan pangkat bagi golongan IV/b ke bawah karena proses pengusulan pangkat khusus golongan IVc ini harus melalui Keputusan Presiden.

Cara Cek Status Pengusulan Pangkat dan Pensiun Golongan IVc :

1. Silahkan menuju situs resmi simpeg setkab di www.simpeg.setkab.go.id 
2. Masukkan NIP baru 18 digit pada kolom yang tersedia, selanjutnya klik Cek NIP
   
   
   
3. Jika NIP yang dimasukkan benar maka akan tampil data tahapan penyelesaian keputusan presiden tentang kenaikan pangkat dan pensiun terkait Penyiapan, Penelitian, Penetapan, dan Peneyelsaian Akhir. Untuk mengetahui data secara rinci silahkan klik Detail
   
   
   
4. Maka akan tampil data rinci pegawai bersangkutan
   
   
   
5. Untuk kembali ke halaman sebelumnya silahkan klik Back pada tombol yang terdapat dibawah data rinci
   
   
   

Standar waktu pelerbitan Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat PNS golongan IVc keatas maksimal 32 hari kerja dan 47 hari kerja bagi usulan pensiun.
Sekian informasi tentang Cara Cek Status Pengsulan Pangkat dan Pensiun IVc Keatas, semoga bermanfaat.

Jadwal tes CPNS 2014 merupakan salah satu isu penting yang banyak dicari oleh masyarakat karena memang menjadi PNS masih menjadi cita-cita utama bagi sebagian masyarakat ,baik karena alasan status sosial maupun jaminan tunjangan di hari tua. Berbagai prasyarat mulai dipersiapkan guna mengikuti seleksi penerimaan CPNS seperti belajar soal-soal tes CPNS yang banyak tersedia di internet maupun dengan membeli latihan soal tes CPNS di toko buku tentunya dengan harapan agar bisa lolos dalam seleksi yang diikuti nantinya.


Di tahun 2014 ini, dikabarkan bahwa pemerintah akan segera membuka tes penerimaan CPNS 2014 yang berlaku secara serentak di seluruh Indonesia. Mengenai penerimaan CPSN tahun 2014 tersebut, kami mencoba mengumpulkan informasi terkait jadwal penerimaan CPNS tahun 2014. Mudah-mudahan dengan melalui informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua.

Jadwal Penerimaan CPNS tahun 2014 :

• April s/d Mei tahun 2014 - tahap penyerahan usulan formasi CPNS
• Mei tahun 2014 - penyusunan soal tes CPNS
• Mei s/d Juni tahun 2014 - pembentukan panitia penerimaan CPNS di masing-masing BKD
• Juni tahun 2014 - proses pencetakan soal tes
• Juni s/d Oktober tahun - pelaksanaan tes
• Nopember s/d Desember tahun 2014 - pengumuman hasil tes
• Desember s/d Februari tahun 2015 : penerbitan SK

Jadwal penerimaan CPNS 2014 diatas bisa berubah sewaktu, yang terpenting adalah dengan adanya jadwal diatas kita menjadi lebih siap saat mengikuti seleksi nantinya.
Silahkan kunjungi situs ini untuk info-info terbaru lainnya.

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu jenis pekerjaan yang banyak diminati di Indonesia, karena selain mendapatkan aneka tunjangan baik tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, maupun gaji pensiun pekerjaan sebagai abdi negara ini bagi sebagian masyarakat merupakan pekerjaan yang cukup dihormati mengingat tidak semua orang bisa menjadi PNS kecuali bagi yang lulus dalam rekrutmen CPNS yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Ada kabar gembira bagi para Pegawai Negeri Sipil di pertengahan tahun 2014 ini, pasalnya sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 maka seluruh gaji PNS akan naik. Kenaikan gaji ini sekitar 6 persen dari tahun sebelumnya dan berlaku bagi PNS golongan I s/d IV.
Dalam PP Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil telah dijelaskan dengan cukup jelas mengenai kenaikan gaji PNS tersebut. Gaji seorang PNS yang memilik golongan dan masa kerja terendah I/a memiliki gaji pokok sebesar Rp.1.402.400,- dan bagi golongan IV/e dengan masa kerja tertinggi memiliki gaji pokok sebesar Rp.5.302.100,-.
Tentunya dengan dinaikkannya gaji pokok ini, diharapkan kinerja PNS menjadi lebih optimal untuk memajukan bangsa dan negara.
Lebih detail terkait PP Nomor 34 Tahun 2014 silahkan download file berikut;

• Download PP Nomor 34 tahun 2014

Sekian informasi tentang Gaji Pokok PNS Naik Sesuai PP 34 Tahun 2014, semoga bermanfaat.

Berlaku mulai 1 Januari 2014 seluruh PNS se-Indonesia wajib menggunakan email resmi untuk urusan dinas.


Hal ini sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 serta diperkuat oleh surat edaran resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN-RB) nomor 06 tahun 2013 agar setiap PNS menggunakan email resmi pemerintah @pnsmail.go.id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan domain .go.id.
Layanan PNS mail ini dapat diakses melalui www.pnsmail.go.id dan nantinya setiap PNS hanya diberikan satu akun email untuk satu orang PNS berdasar pada Nomor Induk Pegawai (NIP) yang dimiliki.
Setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi data-data yang diperlukan, selanjutnya menunggu proses pengaktifan oleh admin pnsmail.go.id.